Jasa Pengurusan Pengadilan di Dirjen Pajak
Pendamping Pengadilan Pajak
1. Pendampingan Pemeriksaan Pajak

2. Pendampingan Keberatan

3. Pendampingan Banding Pengadilan Pajak

4. Pendampingan Gugatan

5. Pendampingan Peninjauan Kembali (PK)
Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung
Ketentuan yang mengatur mengenai Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut :
”Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Selanjutnya, Pasal 69 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan :
“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :
- yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.”https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/prosedur-berperkara/prosedur-peninjauan-kembali
6. Pendampingan Restitusi Pajak
Restitusi Pajak adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara. Istilah restitusi pajak ini tercantum dalam UU KUP.
Secara sederhana, dalam restitusi pajak negara membayarkan kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar wajib pajak. Perlu dipahami, restitusi pajak hanya terjadi jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak memiliki utang pajak lainnya
Bulan April 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan baru melalui Kementerian Keuangan yang bertujuan mempercepat pengumpulan wajib pajak yang memenuhi syarat dan memenuhi kriteria. Penentuan kriteria dilakukan dengan penelitian sederhana dan tanpa pemeriksaan.
Ketentuan berikut harus dipenuhi oleh pajak untuk mendapatkan percepatan pengembalian PPh dan PPN:
- Ada tiga kategori wajib pajak yang berhak mempercepat pengembalian pajak. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang kelebihan pembayarannya kurang dari atau sama dengan Rp100 juta. Kedua, wajib pajak perusahaan yang membayar lebih dari atau sama dengan 1 miliar rupiah. Ketiga, PKP dengan kelebihan pembayaran di bawah atau sama dengan Rp 1 miliar.

3. Risiko rendah PKP ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini, PKP yang ditunjuk adalah perusahaan yang diperdagangkan secara publik, BUMN / BUMD, pengekspor counterparty bea cukai utama atau dealer yang memiliki reputasi baik yang profilnya dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Prosedur pengembalian pajak adalah sebagai berikut:
- Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk pengembalian dana melalui kantor pajak setempat (KPP).
- Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan pemberitahuan ketetapan pajak untuk kelebihan pembayaran setelah melakukan inspeksi.
- Untuk pajak penghasilan, jika kredit pajak lebih tinggi dari pajak yang terutang atau jika pembayaran pajak telah dilakukan, maka seharusnya membayarnya sebelum jatuh tempo.
- Untuk PPN, jika jumlah kredit pajak melebihi pajak yang terutang atau jika pembayaran pajak telah dilakukan yang seharusnya tidak jatuh tempo. Jika pajak dipungut oleh pengumpul PPN, jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak keluaran setelah dikurangi pajak yang dikumpulkan oleh pengumpul PPN
- Untuk PPnBM, jika pajak yang dibayarkan lebih tinggi dari jumlah pajak terutang atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak jatuh tempo.
- SKPLB akan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya 12 bulan setelah menerima surat lamaran lengkap, dengan pengecualian untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang berbeda dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Jika Direktur Jenderal Pajak tidak mengambil keputusan dalam waktu 12 bulan sejak permintaan penggantian, aplikasi akan dianggap disetujui dan SKPLB akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah batas waktu.
- Dalam kasus keterlambatan SKPLB, wajib pajak akan menerima biaya bunga 2% per bulan, dihitung dari akhir periode sampai masalah SKPLB.

Membuat Perencanaan Pajak Yang Baik
Administrasi Perpajakan Aman dan Rapi


Komunikasi Dengan Kantor Pajak Lancar
Layanan kami:
1. Pelaporan SPT Masa/Bulanan
2. Pelaporan SPT Tahunan
3. Perencanaan Pajak
4. Pendampingan Pemeriksaan dan Pengadilan Pajak
5. Jasa Payroll
6. Dokumen Transfer Pricing


